SINOPSIS FILM VALKYRIE

Valkyrie adalah film yang menceritakan tentang komplotan yang berusaha membunuh Hitler dan kudeta terhadap pemerintahan Jerman Nazi yang dipimpin oleh Kol. Stauffenberg. Rencana kudeta dan pembunuhan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1944.

Operasi Valkyrie sesungguhnya adalah operasi militer yang akan dilaksanakan untuk melindungi ibukota Berlin jika terjadi sesuatu. Tetapi, oleh komplotan pemberontak tersebut, operasi ini diubah menjadi operasi untuk mengkudeta pemerintahan Jerman Nazi Hitler, dan menggantikannya dengan pemerintahan sementara, sampai Sekutu menguasai Jerman.

Operasi ini dimulai dengan usaha percobaan pembunuhan Hitler di Rastenburg, Prusia Timur. Hitler yang sedang rapat taktik bersama jendral-jendral dan pemimpin militer lainnya di tempat bernama Sarang Serigala atau Wolf’s Lair atau Wolfsschanze. Stauffenberg dan ajudannya, Haeften menaruh bom di tempat rapat Hitler. Bom meledak, tetapi Hitler tidak terbunuh.

Segera, Stauffenberg kembali ke Berlin untuk memimpin usaha kudeta. Pada awalnya kudeta terlihat berhasil. Namun karena lambatnya gerak para pemberontak, akhirnya Nazi dapat mennggagalkan usaha kudeta tersebut.

Pada tengah malam, para pemimpin kudeta yang berada di Bendlerblock, kantor Departemen Pertahanan pemerintah pada saat itu, ditangkap. Mereka adalah Olbricht, Stauffenberg, Haeftner, dan Mertz Quirnherm. Sedangkan Ludwig Beck memilih untuk bunuh diri. Setelah dua kali gagal bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri, ia ditembak mati oleh seorang sersan.

Beberapa anggota komplotan lainnya ditangkap dan dieksekusi, seperti Carl Goerdeler, calon kanselir Jerman pada pemerintahan bentukan para pemberontak. Tresckow, seorang jendral lain, memilih untuk bunuh diri dengan granat.

TERJADINYA PEMUSATAN KEKUASAAN Catatan untuk Bachrun Martosukarto

Ikhtisar Bacaan 1

Pada harian Republika , tulisan saudara Bachrum Martosukarto (SBM) berjudul Upaya Menghindari Pemusatan Kekuasaan yang menyatakan bahwa perjalanan Negara bangsa ini mengarah pada suatu Negara otoriter dengan pemusatan kekuasaan pada presiden. Pada bagian akhir SBM memberikan jalan keluar dari pemusatan kekuasaan yang kini terjadi dengan menganjurkan agar lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara harus diletakkan dalam proporsi yang sebenarnya.. Setelah 53 tahun negara Indonesia merdeka bangsa ini masih terengah-engah untuk menciptakan bangunan hukum yang kokoh dan demokratis. Terjadinya pemusatan kekuasaan berpangkal pada demokrasi yang tidak berjalan. Hal ini terlihat jelas dalam penyusunan peraturan perundangan yang cenderung mengarah pada semakin besarnya kekuasaan presiden dan mudahnya muncul ketentuan ketatanegaraan yang secara yuridis menyimpang dari ketentuan konstitusi. Dengan demikian , muncul doktrin bahwa apa yang dikatakan pemerintah adalah sesuatu yang benar. Ini menunjukkan bahwa semakin ompongnya DPR dalam melaksanakan fungsinya. Terjadi penafsiran tidak benar pada kata “mandataris” sebagai atribut yang menyertai jabatan presiden yang terdapat dalam penjelasan UUD, maka yang terjadi kemudian adalah bahwa pelaksana kedaulatan adalah presiden. Kondisi tersebut diperparah dengan komposisi DPR yang tidak mencerminkan struktur masyarakatnya.

Situasi yang berkembang semakin mengarah pada kondisi bahwa terciptanya UU dilakukan tidak secara demokratis. Adapun jalan keluar yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan demokrasi politik. Sangat tepat usulan yang kini sering didengungkan, yakni gagasan dicabutnya paket undang-undang politik. Jadi problem hanya bisa diatasi bila ada kehendak dari pemegang kekuasaan untuk melakukan perbahan.

Ikhtisar Bacaan 2

Pergantian 2 kali orde di Indonesia , Orla ke Orba dan Orba ke Orbaba, terjadi pertumpahan darah, langsung maupun tidak langsung. Pertumpahan darah pergantian Orla dilakukan oleh PKI yang kemudian terjadi balas dendam yang cukup dahsyat. Pertumpahan darah pergantian Orba dilakukan oleh orang-orang bersenjata terhadap pendemo di Universitas Trisakti. Sejarah yang dibuat kemarin dan hari ini adalah sejarah yang tengah berulang. Mahasiswa pada awalnya bergerak mengadakan aksi atas nama moral. Apa yang tidak baik diserang, minta diperbaiki. Kobaran aksi demo lebih dipicu dengan mengorbankan jiwa pendemo. Jatuhnya korban di Universitas Trisakti memicu percepatan aksi reformasi selanjutnya. Kedua demo disebabkan oleh parpol yang pongah dan presiden yang sangat berkuasa.

Pada demo 1998, militer berdiri pada jalur undang-undang, tidak ada yang langsung. Media massa sangat membantu pembantu pendemo. Pada tahun 1966 tidak ada korban jiwa lebih banyak. Korban kerusuhan bleh dikata tidak ada. Pada demo 1998, penculikan, penembakan, dan kerusuhan, konon terkoordinasi. Kampus Universitas di Salemba harus dipecah kemudian dipisah karena mahasiswanya masih suka mengkritik pemerintahan Soeharto dan Golkarnya. Agar mereka tidak selalu membuat ribut, maka mereka di masa depan harus dijauhkan dari tempat kekuasaan. Halaman Salemba 6 kurang memadai untuk demo 1998, sehingga halaman gedung DPR/MPR menjadi pilihan yag tepat. Selain luas, berdemo di DPR demonstran dapat langsung bertemu dengan wakil-wakil rakyat. Presiden Soekarno mundur dengan dua proses, sedangkan Presiden Soeharto mundur hanya dengan satu proses.

Ikhtisar Bacaan 3

Masyarakat Sampang dikenal sebagai mayarakat yang memiliki sfat kaku dan keras. Masyarakatnya memiliki tradisi heroik melakukan perlawanan terhadap kezaliman penguasa. Seperti tragedi Nipah yang terjadi pada tahun 1993. Nipah merupakan ilham bagi perlawana agrarian terhadap kekuasaan dan modal atas tanah. Pada tahun 1997 masyarakat bergolak menentang hasil pemilihan umum karena dinilai tidak jujur dan tidak adil, penuh kecurangan dan rekayasa untuk memenangkan partainya penguasa, Golkar.

Sampang yaang memberikan memberikan ilham lain bahwa kalau membangun demokrasi, jangan cuma bicara teori tetapi harus melalui action melawan otoritarian. Terbentuk image dikalangan masyarakat Sampang bahwa pemerintah itu penindas rakyat. Untuk itullah, ketika ada gelagat pemerintah pusat hendak menganulir Fadhilah Budiono yang terpilih sebagai Bupati Sampang periode 2000-2005 lantaran diprotes PKB. Mereka mendukung Fadhilah karena dia itu dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Perlawanan merupakan ornamen kultural Sampang. Pada pemilu 1982, Sampang tetap menjadi pusat pelawanan. Hasilnya, PPP mendapat 23 kursi, Golkar 9. Pada Pemilu 1987, Sampang menjadi satu-satunya daerah yang belum berhasil di-Golkar-kan. Untuk itulah, pada Pemilu 1992 pemerintah militer dan Golkar berpadu merealisasikan program ”Golkarkan Sampang”. Golakar untuk pertama kalinya menang telak 23 kursi, PPP 14 kursi. Pada Pemilu 1997, giliran PPP yang mengobarkan semangat ”Rebut keembali Sampang”. Sebaliknya, Golkar berteriak ”Pertahankan Sampang”. Diwarnai pencoblosan ulang dan amuk massa, Golkar akhirnya unggul 21 dan PPP 16.

ANALISIS BACAAN 1

Dalam bacaan pertama terdapat wewenang legal, karena wewenang presiden disandarkan pada undang-undang. Sedangkan unsure kekuasaan yang terdapat pada bacaan pertama adalah rasa takut, yaitu rakyat tunduk kepada pemerintahan Orba karena adanya perasaan takut terhadap presiden.

Saluran kekuasaan yang terdapat pada bacaan pertama adalah saluran politik, yaitu presiden yang memegang kekuasaan dalam mengatur undang-undang, dan penyusunan perundangan yang cenderung mengarah pada semakin besarnya kekuasaan Presiden, dengan munculnya TAP MPRS dengan mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selain itu juga terdapat saluran ideologi yaitu munculnya doktrin bahwa yang dikatakan pemerintah selalu benar. Dan juga terdapat saluran ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi sudah membaik pemerintah tidak segera mengalihkan kemudi pembangunan ekonomi ke arah pemerataan.

ANALISIS BACAAN 2

Unsur kekuasaan yang terdapat pada bacaan kedua adalah rasa takut, yaitu turunnya Soeharto karena takut kepada mahasiswa. Selain itu tipe wewenangnya, wewenang legal, karena wewenang penguasa disandarkan pada undang-undang. Saluran politik yang terdapat pada bacaan kedua adalah saluran militer karena terjadi Pertumpahan darah pergantian Orba dilakukan oleh orang-orang bersenjata terhadap pendemo di Universitas Trisakti. Selain itu terdapat saluran ideologi, karena disebarkannya paham nasakom. Juga terdapat saluran ekonomi karena demo yang terjadi pada tahun 1966 membuat rupiah mengalami inflasi dan disusul dengan kenaikan harga BBM.

ANALISIS BACAAN 3

Unsur kekuasaan yang terdapat pada bacaan ketiga adalah rasa kepercayaan, masyarakat Sampang tunduk kepada Fadhilah karena rasa percaya mereka terhadapnya. Tipe wewenang yang terdapat pada tersebut wewenang kharismatis, KH Alawy Muhammad yang selalu membela masyarakat, menjadi sangat berpengaruh dalam masyarakat. Saluran kekuasaan yang terdapat pada bacaan tersebut, saluran militer karena Pemerintah menggunakan cara militer untuk merebut tanah warga Sampang pada tragedi Nipah. Dan juga terdapat saluran politik karena pada tahun 1997 masyarakat berdemo menuntut adanya sesuatu yang tidak jujur, curang, tidak adil, dan penuh politik uang serta Pemilu 1997 Sampang menjadi basis perlawanan NU.

“SISTEM STATUS DAN PELAPISAN MASYARAKAT SISTEM STATUS YANG BERUBAH Runtuhnya Sistem Status Kolonial Dalam Abad Kedua Puluh”

Ikhtisar 1:

Sekitar tahun 1900, Belanda berhasil menegakan kekuasaannya di seluruh kepulauan Indonesia. Di pulau-pulau seberang, uanglah terutama yang melakukan pendobrakan terhadap sistem asli yang lama. Pada pedagang kota di Indonesialah yang pada pokoknya melakukan pemberontakan menentang tradisi dan kekuasaan suku. Keresahan di daerah pertanian yang mulai ketara di pulau-pulau seberang dalam tahun 1920an bukanlah hanya merupakan pengaruh kemiskinan sebagai petani sebagai akibat dimobilisasikannyahak milik tanah, tetapi juga disebabkan karena perlawanan yang dilakukan para petani yang baru saja menjadi kaya terhadap struktur tradisional. Lagipula, sepanjang ada hubungannya dengan pertentangan antara kepentingan petani bumiputera dengan kepentingan pengusaha Barat yang dalam masalah penanaman karet terjadi pada tahun-tahun kritis.

Perlawanan di daerah pertanian ini juga mempunyai warna kebangsaan, suatu kecenderungan yang diperkuat oleh kenyataan bahwa pemerintah biasanya bertindak bukan hanya sebagai pelindung dari kekuasaan tradisional para ketua adat, tetapi juga dari perkebunan-perkebunan Barat. Pendidikan juga mempunyai pengaruh dinamis di pulau-pulau luar Jawa. Karena kebanyakan orang-orang yang mendapat pendidikan dengan cara Barat berkumpul di Jawa ketika bersekolah dan selesai sekolah. Semenjak tahun 1900, di Jawa dapat pula diperhatikan bertambah meningkatnya perbedaan profesi. Orang Indonesia semakin banyak bekerja di bidang perdagangan di bandingkan dengan sebelumnya, mula-mula sebagai pedagang menengah. Perkembangan selanjutnya ketika masa depresi tahun 30an, suatu kelas bumiputera yang tumbuh telah mulai ada mendobrak susunan masyarakat tradisional lama dan melakukan pengaruh yang bersifat individual. Terlepas dari bentuk pendidikan yang di berikan dan sebagaimana lumrahnya pendidikan itu saja telah mendobrak struktur masyarakat pertanian.Pendidikan telah mencipatakan suatu kelas baru kaum cendikiawan atau setengah yang menduduki suatu posisi khusus dalam masyarakat. Usaha pribadi untuk naik dalam tingkat-tingkat sosial dalam masyarakat ini tidak mengambil bentuk perjuangan untuk memperoleh laba dari perdagangan atau dari suatu pekerjaan bebas, tetapi dalam suatu perjuangan untuk mencapai pengakuan resmi dengan perantaraan ijazah.

Ikatan-ikatan tradisional memainkan peranan dalam usaha mengumpulkan sejumlah uang untuk memungkinkan seorang anak pergi belajar, karena beberapa orang anggota keluarga harus ikut serta membelanjai sekolah anak itu, sedangkan seluruh keluarga berusaha untuk mengambil untung dari padanya. Dengan demikian, pendidikan telah menciptakan seluruh kelas orang Indonesia yang mempunyai pendidikan Barat sampai tingkat tertentu. Baru setelah tahun 1990, pendidikan terbuka untuk sejumlah besar orang-orang Indonesia. Permintaan akan tenaga terlatih selalu meningkat. Tetapi untuk pengangkatan yang meminta pendidikan tinggi yang pada umumnya untuk sementara waktu hanya dapat diisi oleh orang-orang Indo, maka diadakan skala gaji khusus, disesuaikan dengan tingkat hidup golongan Indo yang lebih tinggi.Persaingan yang semakin hebat dalam suatu masyarakat dimana karena adanya suatu sistem ekonomi yang deminan, serta terdapat lebih banyak lamaran dari pada kesempatan kerja, telah menyebabkan para anggota kaum borjuis mempersatukan barisan untuk mencapai solidaritas kelompok.Di pihak lain, di kalangan orang-orang Indonesia terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk mengadakan persatuan. Wanita-wanita Indonesia dengan rasa harga diri semakin lama semakin mengindahkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga merangkap selir bagi laki-laki eropayang tidak kawin. Dalam tahun kemelut, perjuangan persaingan ini menjadi lebih hebat.Sebelum perang kedudukan istimewa yang diduduki orang Eropa dan orang Cina, sebagai halnya dengan kaum bangsawan feodal. Terdapat suatu kecenderungan yang kuat ke arah suatu sistem nilai yang baru berdasarkan kemakmuran individu dan kemampuan intelektual seseorang, tetapi perkembangan ini pada umumnya masih ditahan, baik oleh sisa-sisa struktur feodalmaupun kolonial.

Ikhtisar 2 :

Komunitas Maricaya Selatan terdiri dari lima golongan masyarakat yang menempatitiga lapisan pokok, yaitu golongan pejabat dan kelompok professional dilapisan atas; golongan alim ulama, golongan pegawai dan golongan pedagang dilapisan menengah; golongan buruh dilapisan bawah.Masyarakat Maricaya Selatan bersifat heterogen dan cukup berlapis-lapis. Terlihat akan tanda-tanda adanya usaha-usaha awal untuk menembus dinding-dinding antar lapisan dan antar golongan. Dilihat dari segi ekonomi dalam masyarakat Maricaya Selatan tedapat tiga lapisan masyarakat, yaitu lapisan ekonomi mampu, terdiri atas para pejabat, para dokter, para insinyur dan kelompok professional lainnya; lapisan ekonomi menengah terdiri dari alim ulama, pegawai, kelompok kewirausaha; lapisan ekonomi miskin yang terdiri dari para buruh tani, buruh bangunan, buruh pabrik dll. Kesempatan pendidikan bagi anak-anak di masyarakat ini secara cukup luas terdiri dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Dalam kelompok usia sekolah 93% mengikuti pendidikan SD. 7% tidak sekolah, 6% putus sekolah, 1% yang belum pernah sekolah.Media cetak yang beredar dalam masyarakat ini dari Koran dan majalah yang di gemari dan terbeli oleh keluarga dari kalangan atas. Di lapisan menengah ini terdapat dua golongan penduduk yang berbeda tingkat kekayaannya.Mayoritas penduduk Maricaya Selatan beragama islam. Kelompok lain adalah beragama protestan dan sisanya adalah beragama katolik, hindu dan budha. Bentuk-bentuk kegiatan agama masyarakat ini ialah pendidikan keagamaan untuk para ibu, remaja dan anak-anak.

Dalam masyarakat Polewali terlihat adanya tiga lapisan masyarakat yaitu, lapisan kaya terdiri dari pemangku ulama dan pejabat; golongan ekonomi sedang terdiri dari para pegawai dan pedagang; golongan miskin terdiri dari para buruh. Di kalangan atas, antara para pemangku adapt dan alim ulama terdapat perbedaan yang cukup menyolok dalam gaya hidup. Sebaliknya di kalangan pejabat terlihat gaya hidup yang serba mewah, yang mengikuti gaya hidup orang modern. Dalam masyarakat Polewali pendidikan adalah suatu hal yang mereka junjung tinggi. Mereka lebih mengutamakan aspek fungsional dari pada aspek simbolis. Pada umumnya agama mendapatkan tempat yang penting dalam masyarakat Polewali. Agama merupakan bagian nyata dalam kehidupan masyarakat Polewali. Ibadah Haji di kalangan ini dipandang sebagai atribut sosial untuk meningkatkan martabat sosial. Masyarakat Polewali merupakan suatu masyarakat yang lugas mengisi kehidupan mereka sehari hari dengan berbagai usaha untuk menghadapi dan persoalan-persoalan nyata. Masyarakat Polewali tampak sebagai masyarakat yang lebih bersifat inward looking.

Analisis Bacaan I
Ukuran dasar penggolongan masyarakat ke dalam satu lapisan :
1. Ukuran kekayaan : Gaji yang lebih tinggi diberikan kepada jabatan-jabatan tertinggi.
2. Ukuran kekuasaaan : Belanda berhasil menegakan kekuasaannya karena ia memiliki kekuatan yang akhirnya mengembangkan paham kolonialnya di indonesia.
3. Ukuran kehormatan : Pada zaman dahulu, orang hanya memandang kepada pemuka-pemuka tradisional dan para pemuka agama, sekarang mereka mulai menilai kewibawaan para pemimpin yang baru, yaitu para cendikiawan.

Status dan Peranan sosial :
• Belanda yang berstatus sebagai penjajah dan berperan dalam membuat pengatuaran dalam pengelompokan masyarakat
• Bangsa cina yang berstatus sebagai pedagang dan peranannya mengatur perdagangan
• Bangasa bumi putra berstatus sebagai buruh dan mempunyai peranan sebagai pekerja

Macam kedudukan :
• Kedudukan yang dicapai dengan melalui usaha dan bukan berdasarkan kelahiran dapat dilihat dari bangsa eropa yang berusaha untuk menegakan kekuasaannya di Indonesia.
• Kedudukan yang berdasarkan kelahiran dapat dilihat dari anak bangasa eropa yang sudah pasti mendapat kedudukan karena kedudukan orang tuanya.

Mobilitas Sosial :
Tergambar pada bacaan ini bahwa adanya mobilitas sosial secara vertikal khususnya ke atas banyak bermunculan cendikiawan baru yang dimana para cendikiawan ini mendapat sebuah kelas khusus didalam kehidupan masyarakatnya.

Analisis Bacaan II
Ukuran atau dasar penggolongan masyarakat ke dalam suatu lapisan :
1. Ukuran kekayaan : Pada masyarakat Sulawesi Selatan, unsur kekayaan dilihat dari kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Contoh: bagi para ulama naik haji itu adalah atribut sosial yang mereka miliki dan bagi para pedagang ialah terlihat dari rumah beserta perabotan yang mereka miliki.
2. Ukuran kehormatan : Pada kalangan atas biasanya melaksanakan segala sesuatunya dengan hati-hati karena kalau terjadi hal yang salah dari mereka pasti martabat sosial mereka turun.

Status dan Peranan sosial :
• Pejabat yang statusnya sebagai pemerintahan yang mempunyai peranan membuat peraturan.
• Alim ulama, yang berstatus sebagai ayah dari anaknya, yang berperan sebagai pengajar anaknya dan sebagai kepala keluarga
• Golongan buruh di lapisan bawah.yang berstatus sebagai pekerja yang berperan dalam berlangsungnya kegiatan ekonomi

Macam kedudukan :

Mobilitas Sosial :
Terdapat mobilitas sosial secara vertical, hal ini di dasari dengan alasan karena cukup banyak masyarakat Polewali yang menganggap pendidikan penting sehingga kehidupan mereka dapat terangkat.

“LSM DAN NEGARA”

Hampir semua LSM cenderung mengadopsi profil yang menekan karakter non-politik. LSM berasal dari kata Non Gonvernmental (NGO) kemudian diganti menjadi LSM/LPSM. LSM telah menjadi saluran absah bagi partisipasi sosial dan politik yang sebelumnya telah dibendung oleh pemerintah. Pada pemikiran politik barat, politik berkaitan sepenuhnya dengan negara. Dalam konteks pembangunan Indonesia, negara dan bangsa telah mencakup keseluruhan masyarakat sipil. Dampak aktivitas-aktivitas LSM sangat krusial dalam menentukan signifikasi politik mereka. Ini akan terlihat dalam jangka panjang dan secara tak langsung, namun, bisa juga sebaliknya. Dalam kurun waktu 70-an terdapat perhatian yang meningkat dalam usaha pengembangan masyarakat oleh NGO dan pencarian strategi alternatif yang dapat menguntungkan secara lebih lansung mayoritas kaum miskin. Struktur fleksibel yang dimiliki oleh LSM ini menyediakan sarana yang memungkinkan untuk menghindari kontrol birokratik belebihan terhadap modal dan melancarkan tanggungjawab publik.

UU organisasi kemasyarakatan dikeluarkan 1985 akan sangat memukul otonomi LSM/ LPSM. Pengaturan yang dikenakan terhadap LSM sebelum tahun 1985 ditujukan terhadap penyaluran dan asing, dengan LSM-LSM lokal sebagai pihak yang paling terpengaruh karena ketergantungan mereka pada bantuan asing. Di keluarkannya UU Keormasan, telah menempatan organisasi-organisasi sosial Indonesia sebagai obyek peraturan dengan potensi pengaruh yang besar. Terdapat tiga jenis umum pendekatan yang dilakukan berbagai LSM/LSPM dalam hal penjalinan hubungan dengan pemerintah Indonesia, yaitu Kerjasama Tingkat Tinggi : menekankan kerjasama dalam program-program pembangunan pemerintah. Pendekatan kedua, Politik Tingkat Tinggi : pengembangan gagasan berdasarkan kerangka berfikir teori sosial radikal, kegiatan kelompok ketiga menekankan peningkatan kesadaran dan kesadaran akan hak.

LSM-LSM Indonesia mempunyai sejumlah karakteristik tertentu. Pertama adalah masyarakat sebagai masyarakat yang sehat dan penyeimbang terhadap pemerintah. Kedua adalah komitmen yang kuat terhadap ide-ide pembuatan keputusan. Ketiga adalah rivalitas birokratis yaitu absah untuk berbicara tentang masyarakat dengan irisan personal dan institusional. Dengan demikian penelaahan tentang orientasi dominant sejumlah LSM yang dijadiakan sample akan dipaparkan berikut ini, diskusi tentang model 1 akan didasarkan kepada pengalaman YIS (Yayasan Indonesia Sejahtera), yang bergerak dibidang kesehatan dan pengembangan masyarakat serta Bina Swadaya, yang mengembangkan usaha simpan pinjam, kredit, dan koperasi informal, usaha bersama. Model 2 diwakili oleh Lembaga Studi Pembangunan (LSP), yang bergerak terutama disektor informal kota. Model 3 diwakili oleh dua kelompok yang lebih kecil bepusat di Yogyakarta. LSM/LSPM telah membangun forum dan jaringan tersendiri tanpa peraturan dan keanggotaan formal. Jaringan LSM dapat dibedakan sebagai sektoral, regional, dan nasional. Di pihak lain, upaya pembentukan forum regional masih sangat terbatas geraknya. LSM/LSPM sejauh ini berakhir dengan kesia-siaan. Ketiga jaringan LSM berperan memperkuat masyarakat sipil melalui berbagai strategi mereka untuk merangsang pembentukan kelompok otonom. Ketiganya bersifat ambivalen dalam pendekatan struktur negara. Sementara gerakan LSM telah banyak menyumbang bagi penguat demokratis yaitu 1) sintesa efektif antara corak gerak pembangunan dan mobilitas, 2) interaksi antara aktivitas ditingkat mikro dan makro, 3) rekonsiliasi dari perbedaan-perbedaan, 4) debirokratisasi yang lebih luas dari hubungan LSM/LSPM serta memadukan gerakan kooperatif dengan otonomi kelompok kecil.

Analisis :
Basis otoritas organisasi ( Ezioni, 1982 ) :
Dalam bacaan LSM dan Negara kali ini sistem pengendalian organisasi yang ditemui adalah sistem pengendalian yang menerapkan simbol-simbol atau ganjaran nilai. Atau yang lebih dikenal dengan normative authority. Hal ini dapat dilihat dari peraturan di LSM tersebut yang tidak memaksa dan berdasarkan kesukarelaan dan loyalitas yang tidak dipaksakan. Hal itu diperkuat juga oleh partisipasi dengan cirri kepatuhan moral.

PERUBAHAN EKOLOGI PERTANIAN : DARI REVOLUSI HIJAU KE SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION

Resume 1

Sejak 1960an kebijakan pertanian yang dilancarkan pemerintah lebih mengarah pada intensifikasi sistem pertanian pangan. Dalam kasus ini, revolusi hijau adalah contoh kasus yang sering dibahas dan di kritik oleh banyak kalangan. Pada tahun 1984 pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil melakukan swaembada beras. Berselang sepuluh tahun setelah keberhasilan itu, justru Indonesia kembali menjadi negara mengimpor beras. Revolusi hijau mempu mencapai tujuan makro, namun pada tingkat mikro telah menimbulkan berbagai masalah, yakni aspek ekologis, sosio ekonomi dan budaya. Hingga sekarang, persoalan beras menyita terus banyak perhatian, sehingga menyisihkan sumber potensi yang lain. Begitu banyaknya curahan perhatian, dana, upaya penelitian dan pengadaan sarana pertanian yang diserap untuk menyukseskan aneka revolusi monokultur, maka pemerintah dan lembaga penelitian mengabaikan kajian, pengambangan, dan perlindungan sistem pertanian dan pangan lokal. Konversi lahan merupakan masalah yang mendasar. Investasi yang besar untuk mensukseskan revolusi hijau tidak diiringi dengan kebijakan yang menyeluruh di bidang pertanian terutama dalam mempertahankan luas lahan pertanian.

Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan di bidang pertanian tidak mampu mengangkat kondisi sosial-ekonomi petani, terutama petani padi. Hal ini terjadi karena pemabangunan pertanian gagal dikaitkan dengan pengembangan kesejahteraan petani melalui pembangunan desa yang rata dan adil. Sejak tahun 1997, situai politik di Indonesia mengalami perubahan secara drastis. Realita di lapangan menunjukkan sangat sedikit teknologi pertanian yang dihasilkan lembaga-lembaga penelitian bias dilakukan oleh petani. Metode SRI ( System Of Rice Intensification) merupakan sebuah teknologi berkelanjutan yang menguntungkan petani karena memberikan hasill produksi lebih tinggi. Teknik yang digunakan dalam SRI adalah dengan memperlebar jarak tanam sehingga penyerapan unsure hara oleh akar merata kepada seluruh tanaman.

Resume 2

Wilayah Biboki, yang menjadi dasar pembuatan tulisan ini, merupakan daerah sabana yang merupakan suatu padang rumput yang luas. Keadaan ini menuntut orang-orang Biboki untuk menggantungkan mata pencahariannya pada aspek pertanian. Daerah sabana dahulunya merupakan hutan yang di bakar dan kini menjadi gundul. Menusul timbulnya padang sabana, secara perlahan dikembangkan sistem pertanian baru, yaitu perladangan sistem balik tanah dengan menggunakan peralatan tradisional. Perubahan lingkungan tersebut tidak ditanggapi secara negatif oleh masyarakat Boboki karena mereka memiliki strategi dan kriteria tersendiri mengenai lingkungan yang kaya dan baik. Aktivitas penggalian pengetahuan ekologi masyarakat petani, khususnya di kalangan orang Biboki memiliki implikasi positif dan strategis terhadap pemeliharaan lingkungan hidup. Dipandang dari aspek mata pencaharian orang Biboki yang hampir seluruhnya adalah kegiatan pertanian.

Salah satu kekhasan pertanian orang Biboki adalah perladangan berpindah (swidden agriculture) suatu gaya bertani yang masih khas orang di wilayah tropis. Untuk mempertahankan sebidang tanah, masyarakat sering harus mengorbankan diri, meneteskan darahnya bahkan nyawa sekali pun.Orang Biboki juga masih memegang teguh kebenaran-kebenaran yang dikisahkan turun temurun melalui mitos-mitos. Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa hutan sabana yang diturun-tangani masyarakat Biboki, justru berkembang menjadi semakin gundul, maka hal ini memberikan suatu gambaran baru kepada mereka bahwa suatu pola adaptasi dan perubahan strategi pertanian harus dilakukan. Beberapa tahun terakhir, pemerintah mengeluarkan program relaksasi pemukiman penduduk dan sejumlah larangan seperti larangan membuka hutan, larangan berburu, dan larangan mengembangkan ternak secara bebas. Akan tetapi, dipihak lain masyarakat yang menggantungkan seluruh hidupnya dari kegiatan pertanian menganggap hal ini sebagai perbuatan yang kurang bijaksana, sebab mereka merasa tercabut dari lingkungannya. Adanya perbedaan besar antara masyarakat Biboki dan pemerintah dalam hal perubahan lingkungan, pada gilirannya menimbulkan sikap dan tindakan yang bertentangan pula.